Home / INVESTIGASI

Sabtu, 15 Januari 2022 - 19:20 WIB

Tanpa Sosialisasi Kerjasama Diskominfo Magetan, Terkesan Pilih Kasih Dan Di Paksakan

Magetan RepublikNews – Terkait adanya Surat Edaran dari Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Magetan yang dikeluarkan tertanggal 27 Desember 2021 dinilai belum ada kajian yang maksimal.

Sungguh sangat disayangkan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Magetan saat ini terkesan membuat aturan sepihak terkait syarat kerjasama antara Perusahaan Pers dengan Pemerintah Kabupaten Magetan.

Bahkan selama ini belum ada sosialisasi terkait aturan kerjasama perusahaan media itu, juga dalam Aturan itu seakan dipaksakan dan muncul dengan waktu yang singkat dan mepet.

Hal tersebut ditandai dengan adanya sejumlah point persyaratan yang diminta, ada ketidak sesuai dengan peraturan perizinan terbaru serta dicantumkan secara tidak jelas.

Disamping itu, tidak adanya sosialisasi sebelumnya pada para awak media dan waktu pelaksanaan yang terlalu cepat disinyalir terkesan dipaksakan.

Padahal dari setiap media berupa kerjasama yang di cantumkan dari redaksi (company profil) sudah layak untuk pengajuan kerjasama di setiap instansi.

Seperti salah satu Wartawan Media Online di Magetan Dikha yang mengungkapkan pihaknya kepada awak Republik News yang mengatakan telah mengajukan Company Profile medianya sesuai dengan persyaratan yang diminta dari Kominfo, tapi setelah diajukan banyak kekurangan yang tidak sesuai aturan dan terkesan dibuat-buat.

“Contohnya perusahaan media saya sudah ada NIBnya, tapi diedaran harus mencantumkan SIUP dan TDP, padahal kan sudah jelas mengacu pada Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, “Terangnya.

Baca Juga:  Sapi Bantuan Proyek UPPO "Kelompok Tani Harapan Jaya" Habis Berwisata

Imbuhnya lagi, “Kan aturan yang baru dari perizinan hanya dengan NIB, surat lainnya tidak diperlukan, seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), hingga Surat Keterangan Usaha (SKU)”.

Ditambahkan juga dari kejanggalan lainnya terdapat pada point sejumlah surat pernyataan yang dalam edaran tidak dicantumkan harus bermaterai, namun saat diajukan ternyata harus menggunakan materai.

“Di edaran kan tidak ada pernyataan harus diberi materai, tapi pada kenyataannya diminta revisi lagi menggunakan materai, sedangkan waktu sudah mepet, hal ini seperti terkesan dipersulit, “Ujarnya.

“Ditambah lagi point Surat Domisili Perusahan kita sudah cantumkan, tapi waktu diperiksa ternyata harus Surat Domisili baru yang dikeluarkan tahun 2020 atau 2021, padahal di Surat Edaran tidak ada spesifikasi secara rincinya,”Ungkapnya.

Terkait masalah tersebut tentang surat edaran yang di keluarkan oleh Kominfo, Jum’at (14/1/2022) ditemui awak media saat acara HUT Ke-5 di Wahan Wisata Mojosemi Forest Park, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Magetan Cahaya Wijaya S.STP, M.Si menjelaskan mengenai adanya ketidaksinkronan edaran dan pelaksanaannya itu murni karena adanya Miss komunikasi dan kesalahan teknis.

Disamping itu, edaran yang disampaikan Diskominfo hanya merupakan referensi bukan sebagai keharusan yang dilakukan oleh semua “wartawan”.

“Itu hanya sebagai referensi saja untuk kerjasama publikasi dengan Kominfo maupun dinas-dinas lain yang ada di Kabupaten Magetan, sebenarnya bukan suatu keharusan, tapi jika nanti ada penemuan dari BPK terkait Anggaran publikasi maka lebih aman kalau menggunakan persyaratan tersebut untuk kerjasama, “Jelasnya.

Baca Juga:  Orang Terdekat Bupati menjadi Pemenang Dalam Ujian Sekertaris Desa Tembeling Kecamatan Kasiman, Ada apa...??

Di terangkan juga bahwa Surat Edaran tersebut dikeluarkan bertujuan untuk meningkatkan kualitas Jurnalis serta menyaring perusahaan media yang layak melakukan bekerjasama dengan instansi Pemerintaham di Kabupaten Magetan khususnya Dinas Kominfo.

“Tujuan dan harapan kami mencari jurnalis yang baik dan berkualitas, yang akhirnya dari perusahaan malah membuat profesi jurnalis “dipakai dan di bisniskan” yang semata-mata untuk kepentingan pribadinya, itu yang kita jaga, “Ungkapnya dari akhir pertemuan.

Di siyalir juga di tempat terpisah dari wawancara awak media, Bupati Magetan Dr.Drs. H.Suprawoto SH, M.Si mengatakan, “Keramahan media untuk “memblok up” hal-hal yang baik untuk Magetan, kalau hal-hal yang buruk cukup di WA saja”.

Sementara itu Pihak Pemimpin Redaksi RepublikNews Simon Bunadi menanggapi, “Dia menilai, syarat kerjasama antara media dengan Pemkab Magetan yang dibuat tanpa sosialisasi itu bisa berdampak ketidak harmonisan antara wartawan dengan Pemkab nantinya. Karena masih banyak berapa wartawan yang belum masuk kategori sesuai yang dibuat Diskominfo Magetan tersebut.

“Jangan karena aturan baru untuk syarat kerjasama yang dibuat Diskominfo tersebut bisa berimbas ke Pemerintah Kabupaten Magetan. Kita melihat dan merasakan kebijakan kebijakan sering dibuat oleh beberapa pemkab dan hasilnya sangat membelenggu beberapa pekerja pers yang ada di Kabupaten tersebut,” ungkapnya

(Iwn)

Share :

Baca Juga

BERITA UTAMA

Menara Telekomunikasi Disomasi Warga Diduga Izinnya Mencurigakan.

INVESTIGASI

Bayi Lucu “Buah Cinta Oknum Anggota Polisi Dan LC” Pernah Mendapat Iming Iming 20 Juta Untuk Aborsi Janin

INVESTIGASI

PEMBANGUNAN RENOVASI KANTOR KELURAHAN SUKOREJO, TERANCAM DILAPORKAN

INVESTIGASI

Pondasi Penahan Tebing Desa Batu Kebayan “Ambruk” Di Duga Pembangunan Asal Jadi

INVESTIGASI

Tunggu Hasil Visum Polsek Lawang Akan Tangkap Kasus Penganiayaan Tukinem

INVESTIGASI

Soal Dumping Limbah “PT. BM Berkilah” Itu Tangung Jawab CV. AJ dan Pemilik Lahan

INVESTIGASI

Tak Mengantongi Ijin, Menara Telekomunikasi (BTS) Milik Sampoerna Disegel

INVESTIGASI

Dikonfirmasi Terkait PTSL, Pokmas Desa Jokerto Terkesan Menghindar, Ada Apa…?
error: Content is protected !!