Satpol PP Kabupaten Mojokerto: Peralihan Nama dari PT. AAB ke PT. CCB Hanya Sebatas Lisan

1.240 Views

Mojokerto, RepublikNews – Menindak lanjuti pemberitaan sebelumnya terkait salah satu perusahaan baru yang ada di Jl. Raya Dlanggu – Pacet, tepatnya di desa Sumbersono kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto yaitu perusahaaan industri Kertas dan Karton (PT. CCB) yang diduga Legalitas dan Perijinannya masih bermasalah dan di duga melanggar Perda Kabupaten Mojokerto No. 9 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012–2032.

Dalam Perda RTRW kabupaten Mojokerto untuk Kawasan Peruntukan industri seperti yang tertera pada Pasal 46 disebutkan kawasan peruntukkan industri di Kabupaten Mojokerto merupakan bagian dari kawasan andalan GERBANGKERTOSUSILA, sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat (1) ditetapkan sebagai pengembangan tahap I dengan kegiatan rehabilitasi kawasan andalan untuk industri pengolahan; (2) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf g meliputi:industri besar, industri menengah danindustri kecil dan rumah tangga

Dan zona industri hanya ada di sepanjang ruas Jalan Raya Pacing-Dlanggu yang terletak di Desa Sumberwono Kecamatan Bangsal sedang untuk di sepanjang ruas jalan Raya Dlanggu-Gondang tidak masuk daerah zona industri.

Dalam penulusuran awak media RepublikNews saat mendatangi kantor Satpol PP kabupaten Mojokerto mendapat keterangan bahwa perusahaan tersebut yaitu PT. CCB belum terdaftar, dengan kata lain perusahaan belum melakukan pemberitahuan terkait keberadaannya di kantor Satpol PP Mojokerto.

Hal ini disampaikan oleh Zaky, kasi penyidikan dan penindakan Satpol PP Mojokerto. Menurutnya nama perusahaan PT. AAB ataupun PT. CCB tersebut belum terdata di kantor Satpol PP.

Zaky juga mengelak saat Di tanya soal apa benar bahwa pihak Satpol PP pernah melayangkan Surat Teguran kepada Pihak perusahaan tersebut sesuai informasi yang beredar.

“Tidak benar, pihak kami belum pernah mengirim surat apapun, gimana akan kirim surat terkait datanya saja tidak ada dan dari managemen pihak perusahaanpun belum pernah datang ke kantor kami sampai saat ini, untuk pemberitahuan ataupun mengundang rapat terkait perijinan, khusus yang dalam hal ini masalah IMB” terang Zaky.

Masih kata Zaky, “akan tetapi saya hanya mendengar bahwa saat ini ada peralihan nama dari PT. Aneka Anugerah Box ke PT.Cakrawala Cemerlang Box, itupun hanya sebatas penyampaian secara lisan dari Pak Nurhono selaku kasatpol,” ungkap Zaky.

Dari keterangan Zaky selaku kasi penyidikan dan penindakan, semakin kuat dugaan bahwa perusahaan ini (PT. CCB) belum mengantongi ijin lengkap mengingat masih banyak polemik yang ada di wilayah berdirinya pabrik tersebut terutama pada warga petani desa Sumbersono yang kehilangan akses jalan ke persawahan karena tertutup oleh bangunan tembok perusahaan tersebut.

Seperti IMB dan Amdalnya serta ijin lainnya layak dipertanyakan, jika mengacu pada keterangan pihak Satpol PP, harusnya jika perusahaan tersebut sudah mengurus ijin ijinnya tentu Satpol PP akan punya datanya karena dalam aturan dan prosedurnya dalam pengurusan IMB pasti akan mengundang pihak instansi terkait seperti Pihak DPMPSPT akan mengundang seperti Satpol PP, DLH dan instansi terkait DLH, Dinas PU, Dinas Perijinan serta instansi terkait.

Diakhir keterangan kepada awak RepublikNews, Zaky menyampaikan,”d adanya penyampaian dan pemberitaan rekan media ini, akan saya sampaikan ke pak kasat, nanti apa intruksi beliau. Akan saya pelajari dan akan saja tindak lanjuti apabila memang ada pelanggaran Perda dalam hal ini,” pungkas Zaky

Sayangnya, Nurhono Kasatpol PP kabupaten Mojokerto saat mau di konfirmasi lebih lanjut tidak ada di kantor. Menurut keterangan anggota Satpol PP, pak Kasat lagi mendampingi kunjungan bupati Mojokerto.

Sementara itu dari pihak perusahaan dalam keterangannya kepada RepublikNews mengakui terkait belum lengkapnya perijinan dan semua masih tahap proses kepengurusan.

Disinggung kenapa sampai terjadi seperti ini, yang bersangkutan mengatakan karena adanya tragedi dunia yaitu covid 19, “jadi para pengurus yang bertanggung jawab mengenai dokumen tidak bisa kerja maximal, jadi sekali lagi bukan gak diurus, melainkan tahap kepengurusan,” kata “S” kepada tim awak media REPUBLIKNEWS pada hari Rabu 5/8/20 wib

Lebih lanjut, dalam penyampainnya lain terkait pemberitan sebelumnya perihal akses jalan persawahan, justru pihak perusahaan tidak tau menahu dan baru mengetahui setelah ada pemberitaan itu menurutnya,” semua lahan yang dibangun oleh perusahaan sudah selesai semua pembayarannya, kalau yang sisi utara memang pernah ada gejolak dengan para petani dan warga, sampai pernah ada sisi pondasi tebing tembok yang roboh mas, entah factor alam atau apa kita juga tidak tahu,” terangnya.

“Untuk menindak lanjuti masalah askes jalan sawah yang terpotong bangunan pabik, pihak manajemen akan klarifikasi ke desa setempat, apakah itu jalan desa atau milik perorangan, menurut S” ketika pembebasan lahan pihak perusahaan melalui wakilnya sudah merasa memenui kewajiban kepada warga setempat yang dipercayai penuh terkait pembebasan lahan dan lain lain.

Maka dalam waktu dekat pihak manajemen meminta bukti yang sempurna kepada kades yang saat ini menjabat atau mantan kades. (tim/red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.