Mana Bantuannya…? Keluh Warga Mojoranu “Kami Yang Miskin Hanya Jadi Saksi”

395 Views

Mojokerto, RepublikNews – Dalam kondisi yang serba sulit masyarakat berharap keadilan, tapi apa yang dirasakan masyarakat Mojoranu jauh dari harapan, dengan adanya kejadian ini mana yang namanya Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Dasyatnya pengaruh yang di timbulkan COVID19 dan hilangnya kebebasan warga masyarakat untuk melakukan aktivitas/bekerja seperti biasanya untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan hidupnya, belum lagi kebijakan – kebijakan Pemerintah yang tidak sesuai dengan pelaksanaannya menjadi rubrik hangat ditengah masyarakat.

Bantuan bantuan yang di gembar – gemborkan banyak yang tidak tepat sasaran. Orang mampu menerima bantuan pemerintah, sedangkan yang tidak mampu hanya menjadi saksi hidup untuk penerima bantuan yang tidak selayaknya tidak menerima.

Jeritan masyarakat miskin sudah lama terjadi, akan tetapi para perangkat dan pimpinan desa hanya membisu kata salah satu warga. Bahkan beredar isu bahwa warga yang sudah meninggal masih terdata sebagai penerima bantuan pemerintah.

Hal ini terjadi di dusun Mojoranu RT.04/RW.01 desa Mojoranu kecamatan Sooko kabupaten Mojokerto, keluhan warga miskin ini bukan kesekian kali diutarakan ke perangkat desa, namun keluhan keluhan itu tidak ada tanggapan dari pihak pemerintahan desa setempat.

Menanggapi keluhan warga ini salah satu warga berinisiatif berkumpul di warung salah satu warga dan mengundang awak media RepublikNews. Mayoritas puluhan emak emak berkumpul, ada sekitar 20-25 warga dusun pada mengutarakan keluhannya kepada awak tim media RepublikNews.
Hasil dari konfirmasi dan informasi serta keluh kesah warga, tim mencoba mendatangi perangkat desa yang di maksud dalam hal ini Kepala Dusun (Kasun).

Kepada RepublikNews, Kasun memberikan keterangan bahwa data penerima bansos mengacu pada data sensus yang lama, yang selama ini pendataan dilakukan oleh pihak pendamping desa.

Sementara itu di kantor desa jam 10.30 sudah sepi tidak ada yang bisa dikonfirmasi baik kades, sekdes, bayan maupun perangkat lainnya, la kalau begini caranya kerjanya mana mungkin bisa maxiimal pelayanan terhadap masyarakat. (Ndet)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.